Laporan | Sulkia Reski/Mag
Washilah Online – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar angkatan 2010 debatkan biaya kuliah kerja nyata (KKN) dengan Birokrasi, yang anggapan mereka biaya KKN tahun ini lebih mahal di banding tahun lalu, debat itu berlangsung pada pukul 10.00-12.00 di auditorium kampus II Samata. Kamis (23/01/2014).
Dalam debat ini mahasiswa meminta agar biaya KKN yang semula Rp 1.300.000 agar diturunkan. Sementara, Wakil Rektor III (WR III) Dr. Nasir Siola mengatakan bahwa, biaya KKN untuk angkatan tahun 2014 telah disepakati dalam rapat bahwa kampus tidak bisa menutup mata melihat biaya KKN dari kampus lain. Namun dalam kesempatan ini mahasiswa juga berpendapat bahwa mahasiswa juga dapat menyampaikan aspirasi bukan hanya pimpinan yang bisa didengarkan.
Keputusan akhir, biaya KKN ditetapkan sebanyak Rp 410.000 namun biaya lainnya diharapkan untuk dibicarakan dengan ibu-ibu yang akan ditempati nantinya. Untuk mahasiswa yang telah membayarkan uang KKN bisa mengambil kembali. Sementara itu, ada hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh kepala Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), ia mengatakan akan membayarkan biaya KKN untuk 10 orang mahasiswa yang tidak memiliki biaya. Pernyataannya mendapat respon dari banyak mahasiswa yang menunjukkannya dengan mengacungkan tangan.
Debat ditutup sepihak oleh WR III, sementara masih banyak mahasiswa yang ingin berdiskusi lebih jauh namun tidak mendapat kesempatan. Saat berjalan keluar dari auditorium, beberapa mahasiswa menghampiri WR III dan meminta kejelasan. Setelah debat di auditorium berakhir, mahasiswa masih berdiskusi dan mengumpulkan tanda tangan dari perwakilan tiap fakultas. Kemudian aksi berlanjut ke depan gedung LP2M dan Rektorat. Aksi di depan gedung LP2M berjalan singkat karena petugas menutup pintu masuk hingga Mahasiswa berlanjut ke gedung rektorat dan menyampaikan aspirasi.
Firman, biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp 410.000 tersebut belum di konfirmasi lebih lanjut sehingga mahasiswa akan melanjutkan aksi mengumpulkan tanda tangan dari pengelola dan pengurus biaya KKN. “tadi belum ada kesepakatan bersama antara pihak birokrasi dan mahasiswa” tutur Firman.
Firman lebih lanjut menmbahkan bahwa, yang mengatakan hubungan orang tua dan anak di kampus ini tidak berjalan semestinya, karena pihak birokrasi tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa itu sendiri. Menurutnya, itu hanya sebatas teori tapi pengaplikasiannya sendiri tidak nampak.
Dalam debat ini mahasiswa meminta agar biaya KKN yang semula Rp 1.300.000 agar diturunkan. Sementara, Wakil Rektor III (WR III) Dr. Nasir Siola mengatakan bahwa, biaya KKN untuk angkatan tahun 2014 telah disepakati dalam rapat bahwa kampus tidak bisa menutup mata melihat biaya KKN dari kampus lain. Namun dalam kesempatan ini mahasiswa juga berpendapat bahwa mahasiswa juga dapat menyampaikan aspirasi bukan hanya pimpinan yang bisa didengarkan.
Keputusan akhir, biaya KKN ditetapkan sebanyak Rp 410.000 namun biaya lainnya diharapkan untuk dibicarakan dengan ibu-ibu yang akan ditempati nantinya. Untuk mahasiswa yang telah membayarkan uang KKN bisa mengambil kembali. Sementara itu, ada hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh kepala Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), ia mengatakan akan membayarkan biaya KKN untuk 10 orang mahasiswa yang tidak memiliki biaya. Pernyataannya mendapat respon dari banyak mahasiswa yang menunjukkannya dengan mengacungkan tangan.
Debat ditutup sepihak oleh WR III, sementara masih banyak mahasiswa yang ingin berdiskusi lebih jauh namun tidak mendapat kesempatan. Saat berjalan keluar dari auditorium, beberapa mahasiswa menghampiri WR III dan meminta kejelasan. Setelah debat di auditorium berakhir, mahasiswa masih berdiskusi dan mengumpulkan tanda tangan dari perwakilan tiap fakultas. Kemudian aksi berlanjut ke depan gedung LP2M dan Rektorat. Aksi di depan gedung LP2M berjalan singkat karena petugas menutup pintu masuk hingga Mahasiswa berlanjut ke gedung rektorat dan menyampaikan aspirasi.
Firman, biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp 410.000 tersebut belum di konfirmasi lebih lanjut sehingga mahasiswa akan melanjutkan aksi mengumpulkan tanda tangan dari pengelola dan pengurus biaya KKN. “tadi belum ada kesepakatan bersama antara pihak birokrasi dan mahasiswa” tutur Firman.
Firman lebih lanjut menmbahkan bahwa, yang mengatakan hubungan orang tua dan anak di kampus ini tidak berjalan semestinya, karena pihak birokrasi tidak mau mendengarkan aspirasi mahasiswa itu sendiri. Menurutnya, itu hanya sebatas teori tapi pengaplikasiannya sendiri tidak nampak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar