Washilah -- Penetapan Menteri Agama Surya Darma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana Haji dan Penyalahgunaan wewenang oleh KPK pada Kamis (22/05) pekan lalu mendapat tanggapan dari banyak pihak, tanpa terkecuali petinggi UIN Alauddin, Salah satunya Prof Dr Mardan M Ag.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora ini menganggap status tersangka yang disematkan pada Surya Darma Ali sebagai hal yang sangat memalukan. Hal ini diperparah dengan tuduhan dana yang ia korupsi, Dana Haji "apalagi yang dikorupsi dana haji, dana yang diperuntukkan untuk , melaksanakan ibadah" tegasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/05).
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora ini menganggap status tersangka yang disematkan pada Surya Darma Ali sebagai hal yang sangat memalukan. Hal ini diperparah dengan tuduhan dana yang ia korupsi, Dana Haji "apalagi yang dikorupsi dana haji, dana yang diperuntukkan untuk , melaksanakan ibadah" tegasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/05).
Penetapan tersangka ini, juga ia nilai akan memberikan dampak yang sangat besar. Baik internal Kementerian Agama maupun lembaga-lembaga yang berada dibawah naungannya. Bagi lembaga pendidikan yang dinaunginya akan medapat imbas karena banyaknya lembaga pendidikan yang bernaung dibawah kementerian agama. Mulai dari Roudatu Aqsa hingga pasca sarjana. Sedangkan dampak moril, karena ia adalah pemimpin yang seharusnya menjadi tumpuan malah membuat kecewa banyak kalangan.
Menurut Prof Mardan, ia tidak bisa lagi menjadi teladan bagi orang-orang yang berada dibawahnya. Bahkan menurut dia, Surya Dharma Ali seharusnya pergi dan tinggal diluar negeri karena tindakannya yang membuat malu keluarga.
Menurut Prof Mardan, ia tidak bisa lagi menjadi teladan bagi orang-orang yang berada dibawahnya. Bahkan menurut dia, Surya Dharma Ali seharusnya pergi dan tinggal diluar negeri karena tindakannya yang membuat malu keluarga.
Prof Mardan juga menambahkan, UIN Alauddin Makassar yang notabenenya berada dibawah naungan kementerian agama akan memperoleh imbas yang besar.
Apalagi masalah yang berhubungan dengan birokrasi. Misalnya saja penandatanganan statuta yang belum juga kelar. seharusnya statuta ditanda tangani sejak enam bulan lalu. namun menurut Prof Mardan hal itu belum terealisasi.
Selain menganggu birokrasi, kasus ini bisa menjadi tolak ukur bagi mahasiswa berbuat hal buruk karena adanya anggapan pemimpin saja melakukan hal yang buruk. Selain itu ini akan memberikan citra buruk pada UIN Alauddin Makassar.
Menurut Prof Mardan, bisa saja para calon mahasiswa baru (maba) yang akan mendaftar keperguruan tinggi akan berpikir dua kali untuk mendaftar di UIN Alauddin Makassar. hal ini disebabkan UIN Alauddin Makassar berada di bawah naungan kementerian agama.
Apalagi masalah yang berhubungan dengan birokrasi. Misalnya saja penandatanganan statuta yang belum juga kelar. seharusnya statuta ditanda tangani sejak enam bulan lalu. namun menurut Prof Mardan hal itu belum terealisasi.
Selain menganggu birokrasi, kasus ini bisa menjadi tolak ukur bagi mahasiswa berbuat hal buruk karena adanya anggapan pemimpin saja melakukan hal yang buruk. Selain itu ini akan memberikan citra buruk pada UIN Alauddin Makassar.
Menurut Prof Mardan, bisa saja para calon mahasiswa baru (maba) yang akan mendaftar keperguruan tinggi akan berpikir dua kali untuk mendaftar di UIN Alauddin Makassar. hal ini disebabkan UIN Alauddin Makassar berada di bawah naungan kementerian agama.
laporan | Sulkia Reski & Bela Husdiana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar