 |
| Ilustrasi |
Washilah—Pemilihan Mahasiswa (Pemilma) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menuai kontorversi. Pasalnya, pengurus Dewan mahasiswa (Dema) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) merasa dipersulit pihak birokrasi yang tak kunjung dilantik. Selasa (19/01).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pengurus diperhadapkan dengan aturan baru yang berlawanan dengan keinginan mahasiswa. Hal tersebut dikeluhkan Ketua Dema FEBI Samsuardi Said.
"Mulai dari ketentuan standarisasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 bagi ketua lembaga kemahasiswaan dan seluruh pengurus harus menunjukkan bukti Surat Keputusan pengurus sebelumnya bagi bakal calon pengurus HMJ," ungkap Samsuardi.
Lebih lanjut Samsuardi menegaskan, dalam aturan BEM mahasiswa semester I dan II dilarang mengikuti kegiatan intra maupun ekstra. “Bagaimana mungkin bisa menunjukkan bukti SK pengurus. Hal inilah yang menurut saya dan teman-teman pengurus masih samar-samar tapi digeneralkan oleh pihak birokrasi,” ujarnya.
Di lain pihak, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr Saharuddin MSi saat ditemui di ruangannya mengatakan bahwa pihak birokrasi menginginkan yang terbaik bagi fakultas dalam berlembaga ke depannya.
“Lagi pula, setiap fakultas memiliki otonomi masing-masing,” tandasnya.
Laporan| Desy Monoarfa (Mag)
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pengurus diperhadapkan dengan aturan baru yang berlawanan dengan keinginan mahasiswa. Hal tersebut dikeluhkan Ketua Dema FEBI Samsuardi Said.
"Mulai dari ketentuan standarisasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 bagi ketua lembaga kemahasiswaan dan seluruh pengurus harus menunjukkan bukti Surat Keputusan pengurus sebelumnya bagi bakal calon pengurus HMJ," ungkap Samsuardi.
Lebih lanjut Samsuardi menegaskan, dalam aturan BEM mahasiswa semester I dan II dilarang mengikuti kegiatan intra maupun ekstra. “Bagaimana mungkin bisa menunjukkan bukti SK pengurus. Hal inilah yang menurut saya dan teman-teman pengurus masih samar-samar tapi digeneralkan oleh pihak birokrasi,” ujarnya.
Di lain pihak, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr Saharuddin MSi saat ditemui di ruangannya mengatakan bahwa pihak birokrasi menginginkan yang terbaik bagi fakultas dalam berlembaga ke depannya.
“Lagi pula, setiap fakultas memiliki otonomi masing-masing,” tandasnya.
Laporan| Desy Monoarfa (Mag)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar